2028 karena amar putusannya menolak tuntutan kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menerabas tenaga keputusan nomor satu alias Peninjauan Kembali (PK) atas tetapan nan diberikan sama Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak sebab Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 per vonis No. 728 PK/PDT/2020 pakai amar tetapan menolak permintaan PK nan diajukan karena PT JJP sehingga berkemampuan perintah tetap. Pengajuan petisi eksekusi untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama mengikuti aktualisasi karunia fatwa (aanmaning) sama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terpenting tanggal 27 April 2022 sampai menggunakan terakhir tanggal fourteen September 2022, tetapi PT JPP tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil menurut sepadan, tambahan pula pada tanggal one September 2022 PT JPP mengajukan jalan dasar PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan tuntutan tuntutan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyebut ketidakhadiran PT JPP dalam donasi sentilan (aanmaning) sama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, lalu penyampaian permintaan PK nan kedua akibat PT JPP terhadap MA menyuratkan PT JPP tidak menyandang kewajiban mendapatkan mengimplementasikan substansi tetapan perbicaraan nan telah tetap selaku ikhlas. Baginya peri tersebut condong membuat perbantahan-sambutan asas. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekali lalu Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan melewati 19 peristiwa seakan-akan ini, eight pada antaranya telah menyetor ke kas zona melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan (KLHK) tengah melaksanakan perbuatan eksekusi sampai demi PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) menokok kewajibannya cocok muatan tetapan perbicaraan. Hal ini guna menindaklanjuti tetapan meja hijau sengketa perdata kebakaran wana serta tanah (Karhutla) untuk PT PT JJP pada warsa 2015 silam nan menggosongkan seluas one.000 hektare (ha). Putusan nan telah berkapasitas kada tetap (inkracht van geuwijsde) berasas Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI lagi Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP tercantol melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan usaha melaksanakan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal 10 Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus masalah No. Membayar fulus mengharuskan (dwangsom) beberapa Rp twenty five.000.000,00 for each keadaan atas keterlambatan dalam memadankan kiprah pengembalian lapisan. Dari tetapan perdata Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah menggarap jalan syairat kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan lalu pada tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus persoalan No.1095/K/PDT?
Lahan ladang seluas 420 meter persegi peruntungan Abdussalam ini teperlus lahan nan produktif. Lokasinya berada pada pinggiran pengairan nan ditopang tali air subordinat lagi tersier. Walau serupa itu, buatan penuaian dirasa Abdussalam tinggal belum terbaik. Ia mengeja penyakit tikus menjadi meleset se- risiko nan dihadapi, belum lagi atas pelaku tanah nan dianggapnya tidak bergiat sambil baik. Oleh atas itu, produk pengetaman nan dituai tidak the best possible. Sawah nan dikelola penyawah pada atas kapling Abdussalam nan sahaja seluas setengah hektare itu semata-mata mengejawantahkan sekitar nine kuintal for every warsa. Beras nan dihasilkan pada lahan itu kemudian bisa sepanjang mencukupi hajat dalam pejabat Abdussalam sewaktu five-six rembulan. Alhasil, pun ada kebun, Abdussalam tetap layak membeli butir-butiran tentang luar sepanjang menyelimuti kepentingan koran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa membuktikan, Bojongsoang masuk ke dalam agenda kawasan tinggal daerah perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No one Tahun 2024 akan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 beserta Rencana Element Tata Ruang (RDTR).
Dalam kronik berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi City Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk mengabarkan telah tepat pergantian kapling seluas 274,ninety four Ha pada 2017-2021 dekat Bojongsoang. Dalam percobaan kecermatan nan dilakukan Dava dkk pada 50 titik nan disebar dalam serata Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sebanyak pertukaran pemakaian kapling pada warsa 2017-2021. Dalam menarik four tarikh tersebut, lengah iso- nan disorot ialah berkurangnya persil persawahan seluas 221,83 hektare selanjutnya tebasan 10,seventy six hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah 30,38 hektare, tanah kawasan tinggal bertambah fourteen,92 hektare. Luas persil nihil lagi bertambah 103,36 hektare, samun samun bertambah sixty four,05 hektare, dengan terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan pelaksanaan tanah pada prasarana seolah-olah rel kolektor, sendang cairan, jalan arteri lokal serta sebagainya tidak bertambah alias berkurang serta relevan. Dalam penyelidikan ini, Dava dkk menamakan Desa Lengkong pula Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami modifikasi kapling menjadi koloni. Dari bidang kanal, Bojongsoang dilalui akal awam daerah nan menjadi kirai utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda ingin menerima website lebih banyak data tentang Data Hk 2026 silakan kunjungi halaman World wide web kami.